Sejarah Indonesia Kelas XII : Perjuangan Mengahadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa

BERBAGAI PERGOLAKAN DI DALAM NEGERI (1948-1965)

1. Berbagai Pergolakan di Dalam Negeri (1948-1965)

          Perhatikan gambar-gambar ini !

 

Apa yang bisa kamu sampaikan dari gambar-gambar di atas ?

Untuk lebih jelasnya mari kita kaji tentang gangguan keamanan di dalam negeri yang mengancam disintegrasi bangsa

Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948-1965 di bagi dalam tiga bentuk pergolakan :

a. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan Ideologi

Apa yang dimaksud dengan ideologi? Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (2008), ideologi diartikan sebagai cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan yang ingin dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sejak Indonesia Merdeka, Pancasila disepakati sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perkembangannya, muncul kelompok-kelompok yang menganut ideologi tertentu dan berusaha mengganti kedudukan pancasila sebagai ideologi bangsa. Usaha kelompok-kelompok tersebut kemudian menyebabkan konflik dan pergolakan.

Termasuk dalam kategori ini adalah Pemberontakan PKI Madiun, Pemberontakan DI/TII, dan peristiwa G30S/PKI. ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja Komunis, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan membawa ideologi agama.

Menurut Herbeith Feith, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan (terutama dapat dilihat sejak pemilu 1955) terbagi dalam lima kelompok : 

·          Nasionalis radikal (diwakili PNI)

·          Islam (NU dan masyumi)

·          Komunis (PKI)

·          Sosialisme demokrat (Partai Sosial Indonesia/PSI)\

·          Tradisional Jawa (Partai Indonesia Raya/PIR, Kelompok teosofis/kebatinan, dan birokrat pemerintah/pamongpraja)

b. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan (Vested Interest)

Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Azis. Vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan.Baik APRA, RMS, dan peristiwa Andi Azis, semuanya berrhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau tentara kerajaan Hindia Belanda, yang tidak mau menerima kekuasaan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sbeelumnya mereka kuasai. dalam situasi seperti ini konflikpun tidak dapat terelakkan.

c. Peristiwa Konflik dan Pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan

Termasuk dalam kategori ini adalah persoala negara-negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberotakan PRRI dan Permesta. 

Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian linggajati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat/federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, Negara Madura, atau negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah badan musywarah negara-negara fideral di luar RI, yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya, BFO berda dibawah kendali Belanda. Namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi memihak Belanda. Pro-Kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan

Sedangkan pemeberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemeirntah pusat.

Sekarang mari kita bahas satu persatu konflik dan pergolakan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1948-1965, yang berhubungan dengan ketiga hal tersebut.

1. Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Ideologi

a. Pemberontakan PKI Madiun

saksikan video berikut!

untuk lebih memperdalam dan mengetahui lebih jauh tentang peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948 silahkan buka link youtube berikut :

1.   Kekejaman PKI Madiun 1948 

2.   Sejarah Pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948

3.   Pember0ntakan PKI Madiun 1948

4.   Sejarah pemberontakan PKI Madiun

1) Latar Belakang

Selain Partai Nasional Indonesia (PNI), PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru, karena telah ada sejak jaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemeirntah Hindia Belanda akibat pemberontakan pada tahun 1926. Pada masa pergerakan nasional PKI merupakan salah satu partai beraliran radikal yang keras menentang pemerintah kolonial Belanda. Dalam perkembangannya, PKI mulai berkurang pergerakannya, terutama pada masa pendudukan Jepang.

Pergerakan PKI kembali tampak setalah adanya maklumat Pemerintah pada 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Moh. Hatta. Berdasarkan Maklumat tersebut, pemerintah Indonesia memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik. kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kelompok kiri (sosialis-komunis) untuk kembali menghidupkan PKI. Pada 7 November 1945 PKI kembali dibentuk dibawah pimpinan Moh. Jusuf

Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah, yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Namun, ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai-partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang didirikan Amir Syarifudin pada bulan Februari 1948. Pada awal September 1948 pimpinan PKI dipegang oleh Muso.  Amir Syarifudin bersama Muso menyatukan sejumlah kelompok kiri yang terpecah kedalam PKI. Muso juga merekrut mantan anggota tentara yang singkirkan oleh Moh. Hatta mellaui kebjkan Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA). Para anggota tentara tersebut dijadikan pasukan bersenjata oleh PKI. setelah merasa kedudukan PKI kuat, Muso mulai mengecam kebijakan politik dan pertahanan nasional yang diterapkan oleh pemerintah. Ia membawa PKI kedalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948.

Alasan utama PKI memberontak tentunya bersifat ideologis, dimana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya yang dilakukan PKI untuk meraih kekuasaan antara lain :

• ·        menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR untuk bergabung ke dalam PKI
• ·        melakukan berbagai demontrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani
• ·        mempengaruhi kekuatan-kekuatan bersenjata
• ·        mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang dimediasi oleh Amerika Serikat. 
• ·        Pernyataan Muso lebih menunjukkan keperpihakan pada Uni Soviyet yang komunis. Padahal saat itu AS dan Uni Sovyet tengah mengalami perang dingin.

2) Jalanya Pemberontakan 

Pertempuran terbuka antara kekuatan bersenjata yang pro-PKI dan pro-pemerintah Republik Indonesia mulai terjadi pada September 1948 di Suarakarta. Pasukan pemerintah berhasil memukul mundur para pendukung PKI. Para pendukung PKI tersebut kemudian mengungsi ke Madiun. Mereka bergabung dengan kesatuan pro-pKI lainnya untuk menghadapi serangan pasukan pemerintah. Menjelang pertengahan September 1948, PKI semakin mematangkan persiapannya di Madiun. Pasukan tempur ditempatkan di beberapa daerah seperti Saran, Ponorogo, dan Ngawi. 

Puncak gerakan PKI terjadi pada 18 September 1948 yang ditandai dengan berdirinya Front Nasional. Pembentukan front nasional bertujuan mengganti dasar negara Pancasila dengan Komunis. Selain itu, Muso menyerang pemerintah dengan menyatakan bahwa Soekarno-Hatta telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda dan Inggris. Muso menyatakan pemerintah hendak menjual tanah air kepada kaum kapitalis. Menanggapi pernyataan Muso tersebut pada19 September 1948 Presiden Soekarno melalui siaran radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Muso denga PKI-nya atau Soekarno hatta.. Peristiwa itu memicu konflik bersenjata antara pendukung PKI dan pendukung Republik Indonesia. Sejak saat itu PKI berhasil menguasai Madiun. PKI juga mengganti aparatur pemerintah dengan tokoh-tokoh pro-PKI. Konflik bersenjata ini kemudian disebut Madiun Affairs.

3) Upaya Penumpasan 

Upaya pemerintah untuk meredam gerakan ofensif PKI diantaranya telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Muso, bahkan sampai mengikutsertakan tokoh-tokoh kiri yang lain, yaitu Tan Malaka.

Pemberontakan di Madiun telah mendorong pemerintah Indonesia mengambil tindakan keras untuk menumpas pemberontakan PKI. Oleh karena itu, pemeirntah Republik Indonesia melancarkan operasi militer di Madiun. Pemeirntah mengirim Divisi Siliwangi I dan Divisi Siliwangi II di bawah pimpinan Kolonel Sungkono dan Kolonel Soebroto untuk menyerang gerakan PKI di Madiun. Pasukan Divisi Siliwangi I menyerang dari arah timur, sedangkan Pasukan Divisi Siliwangi II menyerang dari arah barat.

Pada 30 September 1948 pasukan divisi Siliwangi berhasil merebut kota Madiun. Pasukan Divisi Siliwangi I dan Divisi Siliwangi II bertemu di Hotel merdeka, madiun. Dalam operasi ini pasukan pemerintah berhasil menangkap para kader dan simpatisan PKI. Dua bulan kemudian, operasi militer penumpasan PKI dinyatakan selesai. Beberapa tokoh PKI seperti D.N Aidit dan M.H Lukman melarikan diri ke Tiongkok dan Vietnam. Muso terbunuh oleh pasukan pemerintah Indonesia. Sementara itu, Amir Sjarifuddin berhasil ditangkap dan dihukum mati pada 20 Desember 1948. 

Untuk menambah wawasan tentang keganasan PKI Madiun 1948 bisa klik link-link berikut: Sejarah PKI Madiun,  keganasan PKI Madiun, kekejaman PKI Terhadap Kiai dan Santri di Madiun

b. Pemberontakan DI/TII

1) Latar Belakang

            Berdasarkan hasil Perundingan Renville, pemerintah Indonesia harus menarik pasukannya dari kantong gerilya yang berada dalam jangkauan garis demarkasi Van Mook. Garis demarkasi Van Mook merupakan batas wilayah Indonesia yang diduduki Belanda berdasarkan hasil Agresi Militer I Belanda. Kesepakatan ini menyebabkan pemerintah Indoensia menarik pasukan Divisi Siliwangi yang berada di Jawa Barat. Kolonel A.H Nasution kemudian memimpin sekitar 22.000 tentara untuk melakukan perjalanan ke Jawa Tengah yang masih dikuasi oleh Republik Indonesia

2) Jalannya Pemberontakan

            Perundingan Renville yang dianggap merugikan pemerintah Indonesia mendapatkan tantangan dari Sekarmaji Kartosuwiryo. Kartosuwiryo merupakan pimpinan hizbullah yang berkuasa didaerah pedalaman Jawa Barat. Kartosuwiryo menolak memundurkan pasukannya ke Jawa Tengah. Sejak saat itu tidak lagi mengakui keberadaan Republik Indonesia. ia berpendapat keluarnya pasukan Divisi Siliwangi dari Jawa Baratsama artinya wilayah itu telah diserahkan kepada Belanda. oleh karena itu, saat para pemimpin pemerintah dan TNI pindah ke wilayah Republik Indonesia, Kartosuwiryo memilih tetap tinggal di pedalaman Jawa barat bersama para pengikutnya.

            Kartosuwiryo kemudian membentuk gerakan Darul Islam (DI) dan tentara Islam Indonesia (TII). pada saat itulah muncul impian untuk memwujudkan dan mendirikan negara Islam Indonesia (NII). cita-citanya diwujudkan melalui proklamasi Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. NII berbentuk Republik dengan Kartosuwiryo sebagai kepala negaranya. 

            Pengaruh DI/TII berhasil menyebar ke berbagai wilayah, seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Aceh. Wilayah Jawa Tengah yang terpengaruh oleh DI/TII diantaranya Brebes, Tegal, dan Pekalongan. DI/TII di wilayah ini dipimpin oleh Amir Fatah. di Kebumen juga muncul gerakan DI/TII pmpinan Kiai Moh. Mahfudz yang terkenal dengan nama Kiai Sumolangu. Gerakan DI/TII di Jawa tengah didukung oleh Batalion 426 sehingga memiliki kekuatan yang cukup besar.

            Gerakan DI/TII di wilayah Sulawesi Selatan di pimin oleh Kahar Muzakar. pada tahun 1952 Kahar Muzakar menyatakan bahwa daerah Sulawesi Selatan merupakan bagian dari NII yang diprokalmirkan Kartosuwiryo. Sementara itu, gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang meurpakan seorang mantan anggota TNI. Ibnu Hajar menyatakan bahwa gerakannya merupakan bgian dari NII Kartosuwiryo di Jawa Barat. 

Gerakan DI/TII di Aceh di pimpin oleh Daud Beureueh. Ia pernah menjabat sebagai gubernur Militer Daerah istimewa Aceh sewaktu Agresi Militer Belanda I. saat iu Daud Beureueh berkuasa penuh atas pertahanan daerah Aceh dan menguasai seluruh aparat pemerintahan. Ia mengawali gerakannya dengan menyatakan Aceh sebgaai bagian dari NII di bawah Pimpinan Kartosuwiryo. Pernyataan proklamasi dilakukan pada 20 Sepetember 1953.

3) Upaya Penumpasan 
saksikan video berikut

            Pemerintahan membutuhkan waktu cukup lama untuk menumpas pemberontakan DI/TII. Pemeirntah melakukan penumpasan terhadap gerakan DI/TII dengan dua cara, yaitu cara damai dan militer. Cara damai berakhir dengan kegagalan. Selanjutnya, Pemerintah melakukan penumpasan secara militer. 

            Pada 1 April 1962 pemerintah melancarkan Operasi Baratayudha untuk menumpas pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo. DI/TII semakin terdesak dan satu persatu komandannya menyerahkan diri. Selanjutnya, A.H Nasution menerapkan strategi pasukan Gabungan Rakyat Bernatas Tentara Islam (Pagar Betis). Strategi pagar betis ini dilakukan dengan cara menghimpun keterangan dari  para pemimpin DI/TII yang telah tertangkap.

Pada 22 April 1962 terjadi serangan terhadap pemimpin pusat DI/TII. Selanjutnya, pada 24 April 1962 terjadi serangan untuk kedua kalinya terhadap pimpinan pusat DI/TII. Akibatnya, pasukan DI/TII terpencar-pencar. Pada 4 Juni 1962 Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber dan dieksekusi mati pada 5 September 1962. 

Pemerintah juga melakukan penumpasan gerakan DI/TII berbaga daerah. Di Jawa Tengah operasi penumpasan dilakukan pemerintah dengan menerjunkan operasi militer. Operasi ini dikenal dengan nama Gerakan Benteng Nasional (GBN) dan Operasi Merdeka Timur. GBN dipimpin oleh Letkol Sarbini, Letkol M. Bachrun, dan Letkol A. Yani. Sementara itu, pimpnan Operasi Merdeka Timur dipimpin Letkol Soeharto.

           Dalam Menumpas gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan, Pemerintah melibatkan pasukan TNI dari Divisi Siliwangi. Kahar Muzakar berhasil ditembak mati pada 3 Februari 1965. Gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan juga berhaisl ditumpas pemerintah Republik Indonesia setelah Ibnu Hajar berhasil ditangkap pada Juli 1963. Pemimpin DI/TII ini kemudian dihukum mati oleh pemerintah. Sementara itu, untuk menyelesaikan maslaah DI/TII di Aceh, pemerintah Republik Indonesia mengajak Daud Beureueh bermusyawarah secara damai.

c. Pemberontakan G 30 S/PKI

            Pada tahun 1948 PKI melakukan pemberontakan terhadap pemeirntah Republik Indonesia. Meskipun dmeikian, PKI tetap diizinkan melakukan pergerakan. Bahkan, dalam perkembangannya PKI menjadi salah satu kekuatan politik yang memiliki kedekatan dnegan Presiden Soekarno. Pergerakan PKI smekain luas kembali menimbulkan sebuah konflik. Bahkan, konflik yang kemudian dikenal dengan G 30 S/PKI tersebut menjadi kontroversi. Hingga saat ini banyak versi yang menjelaskan tentang peristiwa G 30 S/PKI. Oleh Karena itu, kita perlu bersikap kritis menanggapi informasi tentang G 30 S/PKI.

1). Latar belakang Pemberontakan

            Pada masa Demokrasi Terpimpin presiden Soekarno mengeluarkan ajaran nasionalis, sosialis, dan komunis (Nasakom). Ajaran ini dimanfaatkan PKI untuk menyebarluaskan pengaruhnya. PKI juga berhasil memperkuat kedudukannya dalam percaturan politik Indonesia melalui ajaran Presiden Soekarno tersebut. Pada masa itu PKI menjadi pesaing Utama Angkatan Darat dalam percaturan politik Indonesia.

            Persaingan antara PKI dan Angkatan Darat memperburuk kondisi politik di Indoensia. kondisi ini semakin memanas dengan ditemukannya dokumen Gilchrits pada Mei 1965. Dokumen Gilchrits berisi informasi keterlibatan blok Barat dalam penggulingan kekuasaan Presiden Soekarno. Dokumen ini diperkirakan beraal dari telegram Duta Besar Inggris di Jakarta, Andrew Gilchrits, yang ditujukan kepada kantor Kementerian Luar Negeri Inggris.

            Persaingan antara PKI dan Angkatan Darat pada masa itu terkait dengan rencana pembentukan Angkata Kelima. Rencana yang diajukan PKI tersebut ditolak oleh Angkatan Darat. Dibawah  pimpinan Jenderal A.H Nasution dan Letnan Jenderal Ahmad Yani, Angkatan Darat juga menentang keras penyusupan kaum komunis dalam angkatan bersenjata. Berbagai pertentangan tersebut mendorong PKI menyebarkan isu adanya "Dewan jenderal" yang berencana merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno.

2) Jalannya Pemberontakan

            Pada 1965 PKI berusaha menyebarluaskan pengaruhnya di Indonesia. Untuk memperkuat pengaruhnya, PK melancarkan aksi sepihak dengan cara menyerobot tanah milik kelompok elite tradisional untuk dibagikan kepada para petani miskin pendukung PKI. Selain itu, PKI telah berhasil menanamkan pengaruhnya dijajaran pasukan pegawai prsiden cakrabirawa, Angkatan Udara dan beberapa unit Angkatan Darat.

            PKI sering mengadakan latihan kemiliteran bagi para anggota dan pengikutnya di Lubang Buaya. Latihan tersebut disamarkan sebagai latihan sukarelawan untuk kofrontasi dengan Malaysia. PKI dalam latihan itu memanfaatkan fasilitas AURI. Latihan di Lubang Buaya diadakan sampai akhir September 1965 dan diikuti sekitar 3.000 anggota PKI dan organisasi-organisasi binaannya.

            Ketika suhu politik di Indonesia memanas, kesehatan Presiden Soekarno tiba-tiba menurun. PKI khawatir Angkatan Darat akan mengambil alih kekuasaan jika Presiden wafat atau tidak mampu bertugas lagi. Oleh karena itu, PKI segera bertindak menyingkirkan lawannya. Pada 30 September 1965 pasukan pro-PKI di bawah pimpinan letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi penting Angkatan Darat yang antikomunis.

            Beberapa petinggi TNI-AD yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Suwondo Parman, Bgrigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo siswomiharjo. Sasaran utama PKI adalah Jenderal A.H Nasution, tetapi ia berhasil meloloskan diri. Meskipun demikian, ajudan dan putri bungsu Jenderal A.H nasution bernama Letnan satu Pierre Tendean dan Ade Irma Suryani, serta seorang pembantu Letnan Polisi bernama Karel Sasuit Tubun juga menjadi korban dalam perisiwa tersebut. Para korban tersbeut kemudian dibawa ke sumur tua Lubang Buaya yang terletak di sebelah selatan pangkalan udara utama Halim Perdanakusuma.

            Pada waktu yang bersamaan, G 30 S/PKI mengadakan perebutan kekuasaan di Yogyakarta, Solo, Wonogiri, dan Semarang. Gerakan tersebut mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi melelui RRI pada 1 Oktober 1965. Mayor Mulyono yang ditunjuk oleh Letnan Kolonel Untung sebagai pemimpin Dewan revolusi di daerah Yogyakarta. Mereka melakukan penculikan terhadap kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Kedua perwira TNI-AD ini dibunuh oleh gerombolan PKI di Desa Kentungan yang terletak di sebleah utara kota Yogyakarta. 

            Pada peristiwa tersebut PKI dianggap sebagai dalang utama. Meskipun demikian, hingga saat ini dalang peristiwa tersebut masih menjadi perdebatan. Setidaknya terdapat lima teori mengenai pelaku utama pemberontakan G 30 S/PKI. Kelima teori tersebut sebagai berikut :

a. G 30 S merupakan persoalan Internal Angkatan Darat

            Dua Sejarawan Amerika Serikat yaitu B.R.O.G Anderson dan Ruth McVey berpendapat bahwa peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 merpakan puncak konflik internalTNI-AD. Kedua sejarawan tersebut berpendapat PKI merupakan objek yang sengaja dikorbankan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari pelaku utama yang sebenarnya

b. G 30 S merupakan pertempuran antara Kpeentingan Inggris-Amerika Serikat

            Greg Poulgarin menyaakan dalang PKI adalah Amerika Serikat dan Inggris. Menurut Greg, baik Amerika maupun Inggris berupaya menjatuhkan kekuasaan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno dianggap membahayakan kepentingan Inggris di Malaysia dan Brunei. Kepentingan Inggris ini sejalan dengan skenario Perang Dunia Amerika Serikat yang memerluka sekutu utuk membendung Komunisme.

c. Dalang G 30 S adalah CIA

            Pendapat bahwa agen Intelejen Amerika Serikat, yaitu Central Intellegence Agency (CIA) merupakan dalang peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 diungkapkan oleh Peter Dale Scott dan geoffery Robinson. Amerika Serikat khawatir jika Indonesia terpengaruh komunisme. Oleh karena itu, CIA bekerja sama dengan kelompok dalam Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI agar melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno.

d. Dalang G 30 S adalah PKI

            Pada masa orde baru pemerintah menyatakan bahwa dalang peristiwa 30 September 1965 adalah PKI yang dibantu sejumlah oknum TNI. Akan tetapi, pernyataan tersebut diragukan oleh beberapa pakar politik karena PKII telah ada sejak lama mendominasi perkembangan politik di Indonesia.

e. Teori Chaos

            Teori Chaos dikemukakan oleh John D. Legge. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada pemeran tunggal dan tidak ada skenario besar dalam peristiwa 30 September 1965.

3) Upaya Penumpasan

            Pada 1 Oktober 1965 Mayor jenderal Soeharto selaku panglima Komando StrategiAngakatan Darat (Kostrad) mengambil alih pimpnan Angkatan Darat.Pengambilalihan ini karena Panglima Angkatan Darat tidak dapat menjalankan tugasnya. Dalam upaya ini, tindakan yang dilakukan Soeharto antara lain menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka, merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi yang teah dikuasai PKI, serta membersihkan pangkalan udara Halim Perdanakusuma dari pasukan-pasukan G 30 S/PKI.

            Operasi Penumpasan terhadap G 30 S/PKI dimulai pada 1 Oktober 1965 pukul19.00 WIB. Pada saat itu Resimen para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang sekarang bernama Pasukan Khusus (Kopasus) di bawah Pimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo berhasil merebut kembali studio RRI pusat dan kantor pusat telekomunikasi. Melalui siaran RRI, diumumkan bahwa perebutan kekuasaan telah dilakukan oleh PKI dengan G 30 S/PKI-nya. Dalam pengumuman itu juga disampaikan bahwa Presiden Soekarno dan Menkohankam dalam keadaan aman dan sehat.

            Operasi militer dilanjutkan untuk membebaskan pangkalan udara Halim perdanakusuma. Pada 2 Oktober 1965 pangkala ini telah dapat dikuasai. Pemebrsihan juga dilakukan di sekitar Lubang Buaya. Pada 3 Oktober 1965 di sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya ditemukan para koran penculikan dan pembunuhan PKI. Akan tetapi, pengambilan jenazah baru dilaksanakan pada 4 Oktober 1965. Selanjutnya, pada 5 Oktober 1965 jenazah korban G 30 S/PKI di makamkan di Taman Makam pahlawan Kalibata, Jakarta. Para korban peristiwa G 30 S/PKI dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi dan kenakan pangkat setingakt lebih tinggi secara anumerta. Penganugerahan gelar tersbeut tertuang dalam keputusan presiden/Pangti ABRI/KOTI Nomor III/KOTI/1965 tanggal 5 Oktober 1965. pemeirntah juga membangun monumen Pancasila sakti untuk mengenang korban. Adapun jenazah kedua perwira yang dibunuh di Yogyakarta baru ditemukan pada 21 Oktober 1965. Akhirnya, kedua jenazah tersebut dimakamkan di taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta pada 22 Oktober 1965.

Pojok Info

2. Pergolakan yang Berkaitan dengan Kepentingan

            Pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan sering disebut vestet interest, yaitu kepentingan yang tertanam kuat pada suatu kelompok. Kelompok seperti ini biasanya berusaha melakukan kegiatan yang menguntungkan bagi kelompoknya dan enggan melepas kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Sejarah mencatat, pergolakan berkaita dengan kepentingan turut mengancama integrasi Indonesia. Bagaimana terjadinya pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan? Mari perhatikan pembahasan berikut.

a. Pemberontakan APRA

            Pemberontakan Angkatan Perang ratu Adil (APRA) didasari atas kepercayaan masyarakat akan datangnya seorang ratu adil. Ratu adil merupakan pemimpin yang dapat dianggap menghadirkan suasana aman, tenteram, serta memerintahdengan adil dan bijaksana. Kepercayaan masyarakat terkait Ratu Adil terdapat dalam ramalan Jayabaya. Berbekal kepercayaan masyarakat tersbeut, APRA dengan mudah memengaruhi rakyat yang telah lama menginginkan kemakmuran dan kesejahteraan.

1). Latar belakang Pemberontakan

            Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) berkaitan dengan ketidakpuasan beberapa pejuang terhadap kebijakan pemerintah Indonesia Serikat (RIS). Menurut Kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), anggota inti unsur Angkatan Perang republik Indonesia Serikat (APRIS) diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari kalangan bekas anggota Koninklijke Nederlands Indische Leges (KNIL). kondisi tersbeut menimbulkan kekhawatiran anggota KNIL berkaitan kedudukan mereka dalam APRIS. Kekhawatiran itu akhirnya mendorong beberapa anggota KNIL bergabung dalam pemberontakan APRA di Bandung.

            Pemberontakan APRA di pimin oleh Kapten Ramond Westerling. Ia merupakan seorang prajurit militer Belanda yang dikirim untuk membantu koordiansi tawanan sekutu di Indonesia. gerakan APRA bertujuan mempertahanan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri di negara-negara bagian RIS. APRA menuntu agar mereka diakui sebagai tentara negara pasundan. padahal, dalam konferensi Inter-Indonesia di Yogjakarta telah disetuji bahwa APRIS adalah Angakatan Perang Nasional.

2) Jalannya Pemberontakan

            Pada 22 Januari 1950 pasukan Kapten Westerling mendekati kota Bandung. Esok harinya pada 23 Januari 1950, sekitar 800 pasukan APRA bersenjata berat mmasuki kota Bnadung. Pertempuran antara pasukan APRA dan tentara APRIS pun tidak dapat dihindari. Dalam serangan ini pasukan APRA melakukan pembantaian dan pembunuhan setiap tentara APRIS  yang ditemuinya. Enam Puluh orang tentara APRIS yang bertugas terbunuh,termasuk Letkol lembong. Pasukan APRA berhasil mendudukihampir semua tempat penting di kota itu selama beberapa jam, termuk Markas Divisi Siliwangi.

            Pasukan APRA juga memasuki wilayah Jakarta pada 26 Januari 1950. Di Jakarta, Kapten Westerling berencana meneyrang gedung tempat diselenggarakannya sidang kabinet RIS. Mereka akan mencuik semua menteri dan membunuh Menteri pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX; Sekjen Kementerian Pertahanan Keamanan Mr. Ali Budiardjo; dan kepala staf Angkatan Perang Kolonel TB. Simatupang. Akan tetapi, pasukan APRA tersebut berhasil dipukul mundur oleh APRIS dan rencana tersebut dapat digagalkan.

3) Upaya Penumpasan

            Pemerintahan RIS segera mengirim pasukannya ke Bandung untuk mengatasi keadan. Sementara itu, perdana Menteri RIS, Moh. Hatta, mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di jakarta. Haislnya Komandan Garnisun Koninklijke leger (KL) di bandung, Mayor Jenderal Engels, mendesak Kapten Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Pada pertengahan Februari 1950 Kapten Westerling meninggalkan Indonesia. Ia ditangkap di Singapura pada 26 februari 1950. Setelah APRIS berhasil menumas gerakan APRA, keamanan di wilayah Bndung, Jawa Barat dan sekitarya berhasil dipulihkan kembali.

b. Pemberontakan Andi Aziz

Andi Aziz merupakan seorang Bugis yang memiliki karier dan jam terbang tinggi di dunia militer. Ia merupakan perwira Koninklijke Nederlands Leger (KNIL), yaitu tentara bentukan pemerintah kolonial Belanda. Andi Aziz juga pernah menjadi Komandan Kompi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) di Makasar. Akan tetapi, dalam perkembangannya ia memberontak terhadap pemerintah Republik Indonesia. Mengapa dmeikian? simak  pembahasannya pada uraian berikut.

1). Latar Belakang Pemberontakan 

            Pada awal April 1950 situasi politik di Makasar tidak stabil akibat adanya demonstrasi antara kelompok antifederal dan profederal. Kelompok antifederal menuntut negara Indonesia Timur (NIT) secepatnya membubarkan diri dan bergabung dengan Republik Indonesia. Adapun kelompok profederal berdemonstrasi untuk mempertahankan Negara Indonesia Timur (NIT). Selain pertentangan pendapat mengenai pebubaran NIT, pemberontakan Andi Aziz disebabkan pembentukan Angakatan Perang republik indonesia Serikat (APRIS).

            Pada 30 maret 1950 Andi Aziz bersama pasukannya menggabungkan diri ke dalam APRIS dihadapan panglima Tentara dan Teritorium Timur Letnan Kolonel J, Mokoginta. Tidak berselang lama, pada 5 Aril 1950 terdengar berita abhwa pemerintah RIS mengirimkan  sekitar 900 pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makasar untuk mejaga keamanan. Kedatangan pasukan APRIS tersebut menyebabkan pasukan bekas KNIL khawatir akan terdesak oleh apsukan baru tersebut. Di bawah Komando Andi Aziz, pasukan KNIL menolak pasukan APRIS dari unsur TNI ke Sulawesi Selatan.

2). Jalannya Pemberontakan

            Andi Aziz dan pendukungnya menolak keputusan pemerintah terkait APRIS karena takut terdsak dan tidak bersedia bekerja sama dengan pasukan baru tersebut. Kondisi ini disebabkan pasukan KNIL sebelumnya merupakan tentara Belanda sehingga antara kedua pihak muncul perasaan tidak nyaman jika harus bekerja sama. Kedatangan pasukan tersebut juga dipandang dapat mengancam kedudukan kelompok masyarakat profederal. Selanjutnya, kelompok profederal bergabung dan membentuk "pasukan bebas" di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz.

Pada 5 Aril 1950 pagi sebelum pasukan APRIS mendarat, pasukan bekas KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makasar dan merebut kota Makasar. Mereka menggerakkan pasuka arteleri dan memaksa kapal-kapal pasukan APRIS meninggalkan pelabuhan. Andi Aziz menyatakan bahwa ia melakukannya untuk mempertahannkan NIT. selain itu, pasukam ini berhasil menahan Letkol Mokoginta.

3). Upaya Penumpasan

Pemerintah RIS segera bertindak mengatasi pemberontakan yang dilakukan kelompok Andi Aziz. Pada 8 April 1950 pemerintah mengeluarkan ultimatum yang isinya bahwa dalam waktu 4 x 24 jam Andi Aziz harus melaporkan diri kepada pemerintah RIS di Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada April 1950 Presiden Soekarno menyatakan bahwa Andi Aziz adalah seorang pemebrontak.

 Pada 15 April 1950 Andi Aziz akhirnya berangkat ke Jkarta setelah didesak oleh Presiden NIT, Sukawati. Akan tetapi, Andi Aziz terlambat melapor. Sebagai konsekuensinya, Andi Aziz dihadapkan ke pengadilan militer di Yogyakarta dan dijatuhi hukuman lima belas tahun penjara. Sementara itu, pasukan yang diimpin oleh Mayor H.V Worang terus melakukan operasi di Sulawesi Selatan. Pada 21 April 1950 pasukan ini berhasil menduduki Makasar. APRIS berhasil memukul mundur pasukan KNIL.

Pada 8 Agustus 1950 pihak KNIL meminta untuk berunding. Perundingan dilakukan oleh Kolonel A.E Kawilarang dari pihak APRIS dan Mayor Jenderal Scheffelaar dari pihak KNIL. Hasilnya, kedua belah pihak setuju menghentikan tembak menembak. Selain itu, dalam waktu dua hari pasukan KNIL harus meninggalkan Makasar.

c. Pemberontakan RMS

            Guna menancapkan kembali kekuasaannya di indonesia, Belanda membentuk negara-negara bagian. Tindakan Belanda tersebut sangat mengancam integrasi dan keutuhan bangsa Indonesia. Salah satu negara bagian bentuka Belanda pada masa itu adalah Republik Maluku Selatan (RMS). Dalam perkembangannya, RMS melakukan perlawanan terhadap Republik Indonesia. Apa yang melatabelakangi pemberontakan tersebut? coba diskusikan bersama teman Anda. Selanjutnya, perhatikan uraian berikut.

1). Latar Belakang Pemberontakan 

Pemberontakan RMS terjadi berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang ingin membubarkan negara-negara bagian dan menyatukannya dalam NKRI. RMS menolk kebijakan tersebut. Salah satu peloornya dalah Dr. Christian Robert Steven Soumukil, mantan Jaksa Agung Negara Indoensia Timur (BIT). Ia merasa tidak puas apabila NIT harus kembali menjadi bagian NKRI. RMS sejatinya tidak hanya ingin mememisahkan diri dari NIT, tetapi juga memisahkan diri dari NKRI.

2). Jalannya Pemberontakan 

            Pemberontakan RMS memanfaatkan unsur KNIL yang merasa tidak pasti mengenai status merek pasca KMB. Sebelum RMS diprokalmirkan, Gubernur Sembilan Serangkai yang beranggotakan asukan KNIL dan patai Timur Besar melakukan propaganda memisahkan wialayh Maluku dari NKRI. Menjelang proklamasi RMS, Soumukil telah berhasil mengumpulkan kekuatan dari masyarakat yang berada di Maluku Tengah. Sementara itu, pendukung NKRI diamsukkan di penjara.

Pada 25 April 1950 para anggota RMS memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS) dengan mengangkat J.H Manuhutu sebagai presiden dan Albert Wairisal sebagai perdana menteri. Para menterinya terdiri atas Soumokil, D.J Gazperz, J. Toule, S.J.H Norimarna, J.B Pattiradjawane. P.W Lokollo, H.F Pieter, A. Nanlohy, J.A Manusama dan Z. Pesuwarissa.

            Pada 27 April 1950 Dr. J.P Nikijuluw ditunjuk sebagai wakil Presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. Pada 3 Mei 1950 Soumokil menggantikan Mnauhutu sebagai Presiden RMS. pada 9 Mei 1950 dibentuk sebuah Angkatan Perang RMS (APRMS) dan seran mayor KNIL D.J Samson, diangkat sebagai panglima tertinggi. Untuk sistem kepangkatannya mengikuti sistem KNIL. Pemberontakan RMS mendapat dukungan penuh dari Belanda dan pasukan KNIL di Ambon.

3) Upaya Penumpasan

            Untuk menumpas pemberontakan RMS, Pemerintah RIS menggunakan dua cara. cara pertama dilakukan secara damai. Cara damai ini ditempuh melalui perundingan dengan mengirim tokoh asli Maluku, yaitu J. Leimena, Putuhena, Pelauessy, dan rehattu ke Ambon untuk melakukan kompromi dengan Soumokil dan pengikutnya. Akan tetapi, misi ini ditolak oleh Soumokil yang tetap pada pendiriannya untuk memisahkan diri, baik dari NIT maupun RIS. Masyarakat Ambon pun ikut membantu menyelesaikan permasalahan, tetapi menuai jalan buntu. Akhirnya, pemerintah menumpas RMS dengan operasi militer.

Operasi militer dipimi oleh Kolonel A.E kawilarang selaku panglima tentara dan teritorium Indonesia Timur. Operasi militer terbag dalam opersi Senopati I yang berlangsung dari 14 Juli 1950 berhasil emnguasai pos-pos penting di puali Buru. Pada 19 Juli 1950 pasukan APRIS berhasil menguasai pulau seram. Selanjutnya, pada 28 September 1950 Ambn bagian utara berhasil dikuasai. 

            Pada awal November 1950 operasi Senopati II melakukan pembersihan sisa-sisa pengikut dan kekuatan RMS. Operasi Senopati II melibatkan Slamet Riyadi sebagai pemimpin serangan. Meskipun demikiran, pasukan tetap berada dibawah komando Kolonel A.E kawilarang. Pada 4 November 1950 Slamet Riyadi memerintahkan pasukan Group II Komando Pasukan maluku Selatan (KP Malsel) untuk menduduki Benteng Victoria di kota Ambon. Dalam penyerangan ini Slamet Riyadi gugur.

            Operasi Senopati II berhasil menguasai Ambon pada 1950. Para pemberontak RMS kemudian melarikan diri ke pulau Saparua,, haruku, dan Seram. Mereka melanjutkan pemberontakan bergerilya sampai akhirnya Soumokil tertangkap pada 3 Desember 1963.  Dalam sidang Mahkamah Militer Angkatan Darat di Jakarta pada 24 April 1964, Soumokil dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, Manusama dan patturadjawane berhasil melarikan diri ke Belanda.

3. Pergolakan yang Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan

Berdasarkan hasil Konerensi Meja Bundar (KMB), bentuk negara Indonesia adalah federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS meliputi wilayah Republik Indonesia, Negara Pasundan, negara Madura, dan Negara Indonesia Timur. Negara-negara bagian tersebut tergabung dalam Bijeekomst Federal Overleg (BFO/Badan Musyawarah Negara-negara federal diluar Republik Indonesia yang dibentuk oleh Belanda). Dalam Perkembangannya, rakyat di negara-negara RIS (kecuali Republik Indonesia) menunjukkan ketidakpuasan terhadap bentuk negara federal. Indonesia pun kembali ke bentuk negara kesatuan. Meskipun dmeikian, bnetuk pemerintahan seperti ini masih menimbulkan ketidakpuasan rakyat di berbagai daerah yang mengakibatkan terjadinya pergolakan. Pergolakan apa saja yang berkaitan dengan sistem pemerintahan? Bagaimana terjadinya pergolakan tersebut dan upaya penumpasannya? Mari perhatikan pembahasan berikut.

a. Pemberontakan PRRI

            Setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS), pergolakan di Republik Indonesia tetap masih terjadi. Pergolakan tersebut mulai muncul pada akhir 1957 dan awal 1958 di beberapa daerah di Indonesia yang mengancam integrasi bangsa. Pada masa itu kondisi politik dan pemerintahan Indonesia sedang tidak stabil. Hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dan beberapa daerah menjadi salah satu pemicu timbulnya pergerakan pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

1). Latar Belakang Pemberontakan

            Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dideklarasikan pada 15 Februari 1958 oleh Letkol Ahmad Husain di Padang, Suamtera barat. Pemberontakan yang dialkuka PRRI dilaarbelakangi oleh adanya kecemburuan pemerintahan di daerah terhadap pemerintah pusat. Pada msa pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintaha pusat melakukan pembangunan besar-besaran. Akan tetapi, pembangunan tersebut terkesan mengabaikan pembangunan daerah-daerah lain. Pemerintah tidak melakuka pembangunan di daerah-daerah sebagaimana di Jakarta.Oleh karena itu, PRRI dibentuk sebagai ungkapan protes terhadap pemerintah pusat. Gerakan ini bermaksud mengingatkan bahwa pemerintah pusat mempuyai daerah-daerah yang harus diperhatikan dan dikembangkan demi kemajuan bangsa dan negara.

            Syafrudin Prawiranegara menyatakan pembentukan pRRI bertujuan mengingatkan Presiden Soekarno agar kembali ke negara hukum serta meminta Presiden Soekarno tidak mengikutsertakan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam pemerintahan. Selain itu, PRRI menuntut Presiden Soekarno untuk kembali menaati UUDS 1950. Tujuan ini digunakan pemimpin PRRI untuk memperoleh simpati dan dukungan masyarakat.

2). Jalannya pemebrontakan

            Pemberontakan PRRI di mulai dengan pembentukan dewan-dewan daerah. Beberapa dewan daerah yang terbentuk yaitu dewan Banteng di sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husain, Dewan gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh M. Simbolon, Dewan garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian, serta Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Vintje Sumual.

            Pada 10 April 1958 Letkol Ahmad Husain mengeluarkan ultimatum agar Kabinet Djuanda mundur. Akan tetapi, pemeirntah pusat tidak menanggapi isi ultimatum tersebut. Oleh karena itu, lima hari kemudian, yaitu pada 15 Februari Letkol Ahmad Husain memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Bukittinggi.

            Pada 16 Februari 1958 Syafrudin Prawiranegara selaku perdana menteri PRRI di padang mengambil sumpah menetri PRRI. pada saat bersamaan Presiden Soekarno yang baru saja kembali dari kunjungan luar negerinya mendapat laporan dari perdana menteri Djuanda dan KSAD Jenderal A.H Nasution terkait pemebrontakan PRRI. Presiden Soekarno kemudian mengadakan pertemuan dnegan wakil preiden Moh. Hatta mengenai pembentukan Dewan nasional. Akan tetapi, usulan presiden Soekarno tersebut ditolak oleh Moh. hatta. Presdien Soekarno akhirnya mengeluarkan perintah penangkapan Syafrudin Prawiranegara dan para pendukung PRRI.

3). Upaya Penumpasan

            Penumpasan Pemberontakan PRRI dilakukan untuk memulihkan stabilitas negara. Pada 18 Februari 1958 sidang kabinet yang diadakan Dewan menteri memutuskan memberi kuasa kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal A.H Nasution untuk menumpas pemberontakan PRRI. Pemerintah bersama KSAD memutuskan untuk melakukan operasi militer yang dibagi menjadi Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Saptamarga, Operasi Sadar dan Operasi Merdeka. Operasi Ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yai di bawah pimpinan Jenderal A.H Nasution

Operasi pertama kali dilakukan pada 14 Maret 1958 dan ditujukan ke Pekanbaru untuk mengamankan sumber-sumber minyak. Operasi militer kemudian dikembangkan ke pusat pertahanan PRRI di Padang dan Bukittinggi. TNI dapat merebut Kota Medan pada 17 Maret 1958 dan sebulan kemudian, Kota Padang berhasil dikausai. Selanjutnya, pada 5 Mei 1958 Bukittinggi berhasil direbut kembali.

b. Pemberontakan Permesta

            Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) dideklarasikan oleh Letkol Ventje Sumual, seorang pemimpin sipil dan milliter Indonesia Timur pada 2 Maret 1957. Pemberontakan yang dilakukan Permesta memiliki kesamaan dengan PRRI. Apa kesamaan tersebut? Coba diskusikan bersama teman-teman Anda. Selanjutnya, bandingkan hasil diskusi Anda dengan uraian berikut.

1) latar Belakang Pemberontakan

            Pada dekade 1950-an kondisi politik di Indoensia tidak stabil. Kabinet parlementer yang silih berganti tidak memberikan harapan besar dabi perbaikan nasib rakyat di daerah. Beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi merasa tidak puas dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Sika itu didukungbeberapa panglima militer. Kondisi inilah yang melatarbelakangi terbentuknya gerakan Permesta. Gerakan Permesta menginginkan adanya perhatian pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. 

2). Jalannya Pemberontakan

            Pada 2 Maret 1957 Panglima Tentara dan teritorium VII Letkol Ventje Sumual memproklamirkan piagam perjoangan rakat Semesta (Permesta) di Makasar. Piagam tersebutditandatangani oleh 51 tokoh. Wilayah gerakannya meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku. untuk memperlancar gerakan tersebut, daerah Indonesia bagian timur dinyatakan dalam keadaan bahaya

            Pada waktu bersamaan pemerintah pusat mengumumkan pemecatan Letkol H.N Ventje Sumual, Mayor D.J Somba, dan para pengikutnya dari Angkatan Darat. Saat itu pula para pelajar, mahasiswa, pemuda dan mantan perwira KNIL mendaftarkan diri untuk menjadi apsukan dalam angkatan perang Permesta. pasukan permesta melanjutkan pemberontakan dengan cara bergerilya. 

3). Upaya Penumpasan

            Penumpasan pemberontakan Permesta dilakukan pemerintah dengan melancarkan operasi gabungan. Operasi tersebut terdiri atas Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat dan Operasi saptamarga I yang dipimpin oleh Letkol Soemarsono dengan Sulawesi utara bagian tengah sebagai sasaran operasi. Pada maret 1958 Palu dan Donggala berhasil direbut oleh APRI (Angkata Perang Republik Indonesia) dan pasukan Mobile Brigade di bawah pimpinan kapten Frans karangan. Semua operasi militer ersebut di bawah komando pemerintah pusat melalui KSAD Mayor Jenderal A.H Nasution.

            Pada 1960 pihak Permesta menyatakan keediaannya berunding dengan pemerintah pusat. Dalam perundingan tersebut, Permesta diwakili Panglima Besar Angkatan Perang Permesta, Mayor Jenderal Alexander Evert Kawilarang. Adapun pemeirnta pusat diwakili oleh kepala staf Angkatan Darat Nicolas Bondan. Perundingan tersebut mencapai sebuah kesepakatan bahwa pasukan Permesta akan membantu TNI menghadapi gerakan komunis di Pulau Jawa.

            Pada 1961 pemerintah pusat melalui Keppres 322/1961 memebri amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang terlibat PRRI dan Permesta. Keputusan tersebut menyebabkan banyak anggota Permesta keluar dari hutan-hutan untuk mendapat smnesti dan abolisis. Tokoh Permesta tersebut antara lain Kolonel D.J Somba, Mayor Jenderal A.E Kawilarang, Kolonel Dolf Runturambi, Kolonel Petit Muharto Kartodirdjo, dan Kolonel Ventje Sumual. Pada tahun itu pula Permesta dinyatakan bubar.

c. Persoalan Negara Federal dan BFO

            Pembentukan Bijeenkomst Voor Federal Overleg/BFO berawal dari usaha Van Mook untuk kembali menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Van Mook membentuk pemerintahan Federal Sementara sebagai pengganti pemerintah Hindia Belanda. Pada mei 1948 negara-negara federal bentukan Van Mook mengadakan sebuah rapat di Bandung. Rapat ini berlangsung hingga Juli 1948. Negara-negara federal menyebut rapat-rapat yang mereka adakan dengan sebutan Bijeenkomst Voor Federal Overleg / BFO.

            Pembentukan BFO memunculkan dua golongan yang berbeda pandangan. Golongan pertama adalah golongan federalis yang berusaha mempertahankan bentuk federal. Adapun golongan kedua adalah golongan unitaris yang menginginkan bentuk kesatuan. Pembentukan BFO berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa Indonesia.

            Sejak pembentukannya, BFO terpecah menajdi dua kubu, yaitu kubu yang pro-Belanda dan kubu yang pro-Indonesia. Kubu Pro-Indonesia menolak kerja sama dengan Belanda dan memilih bekerja sama dengan Republik Indonesia untuk memebntuk negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori ole Ide Anak Agung Gde Agung (Negara Indonesia Timur), R.T Adil Puradiredja dan R.T Djumhana (Negara Pasundan). Sementara itu, kubu pro-Belanda ingin mempertahankan kerja sama BFO dengan Belanda. Kubu ini dipimpin oleh Sultan Hamid II (Pontianak) dan dr. T. Mansur (Sumatera Timur).

            Pertentangan dua kubu semakin meningkat ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II terhadap Republik Indonesia. Setelah peristiwa ini, kubu pro-Indonesia semakin menunjukkan simpatinya terhadap Republik Indonesia. Sikap ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan Konferensi Inter-Indonesia pada 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta. Konferensi ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi antara BFO dan republik Indonesia dalam mengahdapi Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).

            Berdasarkan hasil KMB, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri atas Republik Indonesia dan negara-negara BFO. Sebagai sebuah negara, RIS membentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) sebagai pasukan militer yang terdiri atas TNI, dan KNIL. Baik pasukan TNI maupun KNIL sama-sama enggan bekerja sama karena merupakan bekas musuh pada masa revolusi kemerdekaan. Persaingan antara KNIL dan TNI juga sempat menimbulkan pergolakan.

            Pergolakan yang terjadi di negara-negara bagian RIS tidak hanya mengarah pada disintegrasi bangsa. Pergolakan dalam RIS justru menimbulkan dampak positif. Beberapa negara bagian BFO  yang menjadi negara bagian RIS menunjukkan ketidakpuasannya terhadap pemerintah RIS. Bahkan, rakyat di negara-negara bagian tersebut menginginkan bergabung dengan Republik Indonesia. Rakyat merasa bahwa mereka masih berada dalam penjajahan Belanda.Oleh karena itu, mereka menginginkan RIS dibubarkan dan semua negara bagian bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai pergolakan dan konflik yang mewarnai periode 1948-1965 memberi pelajaran berharga bagi segenap bangsa Indonesia. Slaah satu pelajaran berharga dari periode tersebut adalah pentingnya persatuan dan kesatuan dan integrasi bangsa. Bangsa Indonesia harus mampu bersatu untuk menghadapi berbagai tantangan dapat mengancam keutuhan bangsa. Selain itu, bangsa Indonesia harus mengedepankan sikap saling menghargai dalam menghadapi keragaman di Indonesia. Sikap saling menghargai memiliki pengaruh besar dalam proses integrasi bangsa. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa Anda hendaknya senantaisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perjuangan para pemimpin bangsa pada masa lalu dapat dijadikan refleksi untuk membawa kemajuan bagi bangsa Indoensia pada masa depan.